MK Mentahkan Perkara Caleg DPRD Sulteng Asal Partai Gerindra

PARIMO– Dianggap cacat formil dan kabur, permohonan perkara perseorangan terkait sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2019 diajukan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Noor Wachida Prihatini (NWP) asal Partai Gerindra akhirnya mentah.

Seperti diketahui, calon anggota DPRD Sulteng Noor Wachida Prihatini dan kuasa hukumnya Gugum Ridho Putra dkk dari GRP Law Office sebagai pihak mewakili DPP Partai Gerindra, beberapa waktu lalu, mengajukan perkara perseorangan terkait hasil Pileg 2019 ke MK.

Gugatan tersebut ialah permohonan pembatalan keputusan KPU RI (nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hasil Pemilu serentak 2019), karena dianggap diwarnai berbagai kecurangan.

Sehingga berakibat hilangnya sebagian besar suara milik calon anggota DPRD NWP, dan suara tersebut dianggap berpindah ke calon anggota DPRD dari partai politik lain.

Selisih suara dianggap hilang dan merugikan pihak NWP disebut sebanyak 8200 suara, masing-masing berasal dari 11 kecamatan di Parigi Moutong (Parimo), antara lain, Kecamatan Ampibabo, Balinggi, Moutong, Palasa, Parig, Parigi Selatan, Sausu, Taopa, Toribulu, Tinombo, Tinombo Selatan dan Sidoan.

Namun, pada prosesnya, MK menyatakan menolak permohonan perkara perseorangan atas nama NWP. NWP, diketahui merupakan istri Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu tersebut.

Oleh MK, perkara NWP  selaku pihak mewakili DPP Partai Gerindra dianggap cacat formil dan kabur.

Putusan itu dibacakan pada rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan MP.

Diketahui, selain mementahkan perkara sengketa Pileg dari Partai Gerindra, MK juga mementahkan gugatan sengketa dari Partai Bulan Bintang (PBB) Sulteng,  serta tujuh perkara sengketa hasil Pileg lainnya berasal dari Sulawesi Barat (Sulbar).

Tujuh perkara tersebut diajukan oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Para pemohon menggugat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di sejumlah daerah pemilihan Pileg 2019 di Sulbar.

Selain Sulbar, perkara lainnnya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo.

Selanjutnya, dari Maluku, Papua, Sumatra Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Dari 9-12 Juli, MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019.

Rinciannya, 250 perkara diajukan oleh partai politik atau perseorangan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta 10 perkara diajukan oleh calon anggota DPD. (gwd)

Close