Ada Setoran Fee, Pengadaan Motor DP3AP2KB Terindikasi Korupsi

PARIMO – Pengadaan 16 motor  pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terindikasi korupsi. Sari, bos CV Srikandi Jaya Mandiri menyebut gara-gara Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Kantor Bappeda bernama Rahmat Lakoro tidak menyetorkan penuh fee ke DP3AP2KB, maka proyek senilai Rp382 juta berblabel DAK BOKB 2017 itu minus STNK.

 

 

Sari selaku big bos CV Srikandi Jaya Mandiri menyebut bahwa dirinya mendapatkan proyek pengadaan motor itu dari PNS kantor Bappeda Parimo bernama Rahmat Lakoro.

Namun, dalam perjalanannya, kata Sari, terjadi beberapa persoalan antara pihaknya dan Rahmat pada pekerjaan yang rencananya bakal baku bagi keuntungan itu.

“Saya mendapatkan proyek pengadaan itu dari Rahmat Lakoro, dengan perjanjian baku bagi keuntungan secara adil (50-50). Namun, dalam perjalanannya, sesuatu hal terjadi. Masalah antara saya dan Rahmat Lakoro itulah yang membuat motor-motor itu tidak ada STNK”, kata Sari dari ujung telepon selularnya, Sabtu, (19/10).

Kata Sari, sebenarnya ada komitmen setoran 15 persen untuk orang-orang DP3AP2KB Parimo, dan setoran itu diserahkan melalui Rahmat Lakoro. Namun, entah mengapa Rahmat Lakoro tidak menyetorkan semuanya (di bawah 15 persen) ke dinas.

Menurut Sari, hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan proyek pengadaan motor tersebut menjadi kacau balau, sehingga berimplikasi minus STNK.

“Harusnya 15 persen disetorkan ke dinas, namun Rahmat Lakoro tidak menyetorkan secara full. Akhirnya, hal itu menjadi persoalan dan kacau semuanya. Sehingga berakibat pada minus STNK pada kendaraan-kendaraan tersebut”, terangnya.

Supriyanto pemilik CV Dhieba Utama malah menunjuk Rahmat dan Sari-lah pihak paling mengetahui soal pengadaan motor-motor diperuntukkan bagi tenaga lapangan KB di Parimo tersebut.
Menurut Supriyanto, perusahaannya dipinjam oleh Rahmat Lakoro dalam pengadaan motor itu.

“Perusahaan saya hanya dipinjam. Pihak paling tahu persoalan pengadaan motor-motor itu ya Rahmat dan Sari. Semua pencairan, administrasi dan dokumen pengadaan motor itu kan sudah lengkap. Terus kalau sampai minus STNK, ya tanya kepada Rahmat dan Sari”, kata Supriyanto.

Sementara itu, Rahmat Lakoro, pihak disebut-sebut sebagai ‘pelaku utama’ proyek itu, hingga saat ini belum dapat dimintai tanggapannya. Rahmat Lakoro dinyatakan sedang keluar rumah oleh kerabatnya, ketika Koran Indigo menghubungi nomor telepon miliknya.

Berdasar penelusuran, Rahmat Lakoro merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif bekerja di Kantor Bappeda Parimo. Sedangkan istri Rahmat Lakoro, bernama Rita diketahui juga ASN aktif dan terdaftar sebagai staf pada DP3AP2KB Parimo. Menurut informasi, Rita bertugas pada bidang program di DP3AP2KB Parimo.

Diduga kuat, dari peran sang bini, bernama Rita inilah Rahmat Lakoro dapat merengkuh persekongkolan proyek-proyek di DP3AP2KB Parimo dan mengerjakannya, dengan modus meminjam perusahaan dan mengajak pihak lain bekerja sama demi keuntungan pribadi dan golongan.

Sebelumnya, media ini melansir terkait pengadaan kendaraan roda dua diperuntukan bagi tenaga lapangan program nasional KB. Pengadaan 16 motor dengan rincian 13 matic dan 3 trail senilai Rp382 juta lebih berbiaya DAK BOKB fisik 2017 ini dipecah menjadi dua bagian kegiatan pengadaan.

Pemecahan kegiatan itu masing-masing, 10 kendaraan diadakan oleh CV Srikandi Jaya Mandiri (Rp199 juta) dan 6 lebihnya (3 trail) dihandle oleh CV Dhieba Utama bernilai Rp188 juta lebih.
Dua tahun berjalan, motor-motor seharusnya diperuntukkan bagi tenaga lapangan program nasional KB masih ‘bodong’ minus STNK. (gwd, kml)

 

BERITA TERKAIT:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close