Aneh, Proyek Jalan DPUPRP Parimo Tabrak KAK

BERBAGAI keanehan terus bermunculan mendera pelaksanaan proyek jalan senilai Rp32 miliar besutan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Dinas dipimpin Arifin Ahmat ini menghelat pekerjaan tanpa gunakan Konsultan Pengawas, bahkan menabrak Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kontrak pelaksanaan proyek-proyek berbiaya DAK 2019 itu.

Laporan : Gencar Djarod (Koran Indigo)

 

Dalam KAK dan kontrak kerja proyek dibawahi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Michelle Stiyvan Kamisi itu menyebutkan bahwa material (bahan) boleh digunakan apabila telah melewati pengujian dan dinyatakan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Berdasar KAK, bahwa hal fasilitas laboratorium bisa disiapkan kontraktor dengan melibatkan tenaga teknis laboratorium Dinas PUPRP atau menggunakan fasilitas laboratorium Dinas PUPR dengan tenaga teknis Qualitity PUPRP, konsultan pengawas (supervisi) dan Kontraktor sebagai pelaksana.

Adapun kegiatan dilaksanakan oleh konsultan pengawas (supervisi) dan Kontraktor antara lain ialah membuat job mix formula (JMF), design mix formula (DMF) dan test quality material dilapangan dan test lain yang disyaratkan dalam kontrak.
Lalu, jika hajatan tersebut minus keberadaan konsultan pengawas (supervisi) karena tidak teranggarkan, lalu siapa pihak dimaksud termuat dalam KAK tersebut.

Aneh bin ajaib, proyek dinyatakan tanpa gunakan konsultan pengawas (supervisi), namun dalam KAK sebagai acuan proyek, menyebut agar konsultan pengawas (supervisi) bersama kontraktor mengikuti dan melaksanakan uji laboratorium bersama tenaga teknis Qualitity PUPRP Parimo.

Bukan itu saja, praktik kangkangi KAK juga disinyalir terjadi pada prasyarat ketersediaan dan kesiapan tenaga oleh para pihak kontraktor pelaksana.

Berdasar penelusuran, para kontraktor pelaksana pekerjaan lapen sandsheet besutan DPUPRP Parimo, sama sekali tidak memiliki kesiapan dan ketersediaan terkait personel-personel termuat dalam KAK itu.

Padahal, kontraktor pelaksana seharusnya memiliki hal-hal ketersediaan dan kesiapan tenaga seperti keberadaan site Manager minimal Sarjana (S1) berijazah teknik sipil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun memiliki sertifikat keahlian (SKA) ahli sistem manajemen mutu dan K3 konstruksi jenjang ahli muda dan prasyarat-prasyarat mengikat lainnya termuat dalam KAK.

Dan, berdasar KAK, tenaga-tenaga itu seharusnya terlibat aktif dalam pekerjaan, sebab, jika tidak, maka maka seharusnya PPK wajib menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Sungguh janggal, bagaimana sebuah kegiatan malah ‘menabrak’ acuan dari kegiatan itu sendiri. KAK seharusnya ‘kiblat’ sebuah kegiatan, karena KAK adalah dokumen tata rencana memuat penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. 
 
Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 
Lantas, seperti apa gambarana dan hasil sebuah kegiatan yang sudah tak lagi sesuai dengan acuannya?.
 
Lalu, jika paket senilai Rp32 miliar tersebar di wilayah utara dan selatan wilayah Parimo minus konsultan pengawas, maka tetek-bengek supervisi menjadi tanggaung jawab Michelle Stiyvan Kamisi selaku PPK.

Akan tetapi, hajatan sebesar itu, jika diawasi oleh satu PPK tak berhonor, dan hanya dibantu pengawas internal DPUPRP Parimo, pertanyaan kemudian ialah bagaimana caranya PPK Michelle Stiyvan Kamisi dapat memastikan bahwa hasil pekerjaan telah sesuai standar ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga.

Sarat dengan pembengkakan biaya dan penyimpangan pekerjaan konstruksi karena minus pengawasan, pelaksanaan proyek jalan senilai Rp32 miliar DPUPRP Parimo juga disinyalir dilelang secara curang.

Pokja ULP Parimo didapati membuat syarat-syarat terkesan mengada-ada dan dengan sengaja ‘meludahi’ aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Seperti diketahui, seluruh tender proyek-proyek harus tunduk dan mengacu pada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah (Perpres nomor 16 tahun 2018), tanpa terkecuali. Ketentuan lebih lanjut terkait itu, sebagaimana tertulis dalam pasal 91 Perpres ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga (LKPP).

Lalu, peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Sedangkan Permen PUPR No 7 tahun 2019 adalah Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dari perLKPP nomor 9 tahun 2018, bahwa pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

 

PENUH INDIKASI KECURANGAN, DIRJEN BINA MARGA DIMINTA LAKUKAN PENGUJIAN

DPRD Parimo selaku wakil rakyat, sudah selayaknya mempertanyakan soal morat-marit kerja dilakukan oleh DPUPRP Parimo tersebut di hadapan masyarakat. Sebab, proyek-proyek dibesut DPUPRP Parimo itu sangat berpotensi sebabkan terjadinya kerugian daerah.

Penuh indikasi curang proses lelang serta lemah pengawasan, jelas membuat praktik-praktik nakal seperti pengurangan ketebalan konstruksi berupa agregat Klas A, memasang patok STA tidak pada tempat yang seharusnya, mengubah komposisi campuran agregat Klas A dan agregat Klas B (dengan menambah material yang lebih lebih murah) dan pengurangan kadar aspal berlangsung dengan leluasa.

Maka dari itu, sikap Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto Tongani terkait pelaksanaan proyek-proyek DPUPRP Parimo merupakan hal yang sangat tepat.

DPRD Parimo seyogyanya melakukan hearing terhadap DPUPRP Parimo, dan jika perlu meminta pihak-pihak terkait tata laksana proyek jalan seperti Dirjen Bina Marga agar dapat ‘turun gunung’ dan melakukan pengujian terhadap proyek-proyek jalan di Parimo. 

Bahkan, jika memang terbukti terjadi pelanggaran, serta telah merugikan daerah, DPRD Parimo bisa merekomendasikan agar hal ini ditangani Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain pihak DPUPRP Parimo, Kepala ULP Parimo beserta Pokja terlibat dalam tender paket-paket tersebut juga perlu dihadirkan. Kepala ULP harus ditanyai soal dugaan pelanggaran dilakukan Pokja terhadap aturan pengadaan jasa konstruksi (Permen PUPR nomor 7 tahun 2019) dan aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa lainnya. Sebab, dalam melakukan evaluasi (pada saat pembuktian kualifikasi), Pokja telah melakukan tindakan melanggar aturan. (*)

 

BERITA TERKAIT:

Soal Proyek Jalan, Dewan Berniat Hearing DPUPRP Parimo

Michelle Mendadak PPK, Proyek Rp32 Miliar

Kangkangi Aturan Hingga Dugaan Mark Up Paket Taopa-Sibatang

Pelaksanaan Proyek Infrastruktur di Parimo Tanpa Konsultan Pengawas

Proyek Mahal, Material Asal?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close