Indikasi Pungli, Dominasi Alsintan Bantuan

PARIMO – Sinyalemen seleweng bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) semakin menyeruak. Praktik pungutan liar (pungli) ditengarai menjadi penyebab penggunaan alsintan-alsintan bantuan didominasi secara pribadi. Berdasar penelusuran, ada indikasi permintaan sejumlah uang harus dibayar di depan pada proses penyaluran alsintan bantuan itu.

Hasil penelusuran ke sejumlah wilayah bagian selatan Parimo, bantuan alsintan diduga kuat jadi ajang ‘mengeruk fulus‘ bagi para pelaku dan pihak merasa berjasa membantu pencairan bantuan-bantuan itu kepada petani.

Dari penuturan beberapa sumber yang merupakan warga di sekitar Kecamatan Torue, Balinggi dan sekitarnnya, ada oknum-oknum tertentu mendatangi kelompok-kelompok tani, dan menawarkan jasa beserta syarat jika ingin mendapatkan bantuan alsintan berupa alat pemanen atau combine harvester.

Syarat ditawarkan oknum-oknum itu ialah ‘setoran’ sejumlah uang dilakukan di depan, agar alsintan bantuan dapat ‘dikondisikan’ dan menjadi milik kelompok-kelompok tani tersebut.

“Setiap ada bantuan alsintan, biasanya ada orang-orang mendatangi kelompok-kelompok tani. Orang-orang itu menawarkan jasa dan jaminan bahwa kelompok tani bakal mendapatkan bantuan alat, asalkan menyetorkan uang di depan. Besaran uangnya, tergantung jenis dan merk alsintan”, kata beberapa warga petani kepada Koran Indigo di sekitar Kecamatan Torue dan Balinggi, Rabu, (29/10).

Nilai uang disinyalir sebagai praktik pungli itu, kata sumber, berjumlah sekitar 15-20 persen dari harga pasaran alsintan, tergantung jenis dan merek alat-alat bantuan.

“Kalau misalnya ada bantuan alat pemanen padi atau combine harvester, maka kita harus memberikan uang sesuai jenis dan merek. Kalau bantuan akan turun merupakan jenis dan merek bagus dan kondang di masyarakat, maka jumlah setoran agak tinggi”, jelas beberapa warga.

Untuk mesin combine harvester besar merek Crown atau Maxi, kata beberapa warga, jumlah setoran harus dipenuhi sedikit lebih rendah yaitu Rp35-50 juta. Sedangkan combine besar seperti merek Yanmar, nilai punglinya lebih tinggi yaitu sekitar Rp80-100 juta.

“Kalau mesin combine seperti Maxi atau Crown, harga barunya berkisar Rp200 juta per unit. Maka, kelompok tani dimintai Rp35-50 juta. Sedangkan untuk combine harvester Yanmar, dimintai Rp80-100 juta. Combine merek Yanmar itu harga barunya sekitar Rp400 jutaan. Dan, memang alat pemanen Yanmar lebih kondang dan disukai oleh petani”, jelas sumber.

Sedangkan adanya sikap dominasi atau pribadi-pribadi merasa menguasai alsintan-alsintan bantuan, menurut sumber, disebabkan beda pendapat antara anggota-anggota kelompok tani terkait setoran harus dibayar di depan itu.

“Mengapa ada dominasi dan pribadi-pribadi merasa lebih berhak memiliki atas alsintan bantuan, itu semua disebabkan adanya permintaan sejumlah uang oknum-oknum itu. Biasanya satu kelompokk tani beranggotakan 10-13 orang, dan banyak yang tidak sepakat untuk mengumpulkan uang demi bayar setoran di depan itu”, katanya.

Lebih jauh sumber menjelaskan, jika kelompok tani terdiri dari 13 anggota dan 11 anggota menyatakan tidak sepakat atas setoran itu, maka biasanya dua anggota tersisa kemudian berupaya mencari jalan dan solusi untuk memenuhi permintaan setoran itu.

Sehingga, karena merasa telah berupaya lebih atas alsintan yang akhirnya datang, maka kedua orang anggota itu merasa mempunyai hak lebih atas alsintan bantuan dibanding anggota kelompok tani lainnya.

“Mengapa ada dominasi dan merasa punya hak lebih, hal itu disebabkan ketika anggota kelompok tani lain tidak sepakat atas setoran di depan, maka biasanya anggota tersisa akhirnya mencari jalan untuk memenuhi permintaan. Biasanya dari 13 anggota, hanya dua orang, bahkan biasanya hanya satu orang yang akhirnya berupaya mencari dana untuk membayar setoran itu”, terang sumber.

Sebelumnya, media ini melansir soal adanya bau tengik seleweng bantuan alsintan di wilayah selatan Parimo. Alsintan bantuan berupa mesin panen atau combine harvester ditengarai dikuasai pribadi, dan pada proses penyaluran dipenuhi indikasi pungutan liar (pungli) mengarah pada perbuatan korupsi. (gwd,kml)

 

 

BERITA TERKAIT:

Hal Perlu Dipahami Soal UPJA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close