Kawal Kelola DD, DPMD Parimo Siapkan Paralegal

PARIMO– Dalam mengawal dan menjaga tata kelola dan Dana Desa (DD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Parigi Moutong (Parimo) bakal siapkan paralegal untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum cuma-cuma kepada 278 desa tersebar di wilayah Parimo. Hal itu diungkapkan Kepala DPMD Parimo, Fit Dewana.

“Paralegal merupakan pihak yang memiliki kapasitas dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma baik di pengadilan atau pun di luar pengadilan. Kami selaku instansi menaungi desa-desa merasa perlu membuat hal tersebut, agar kelola DD di Parimo dapat berjalan dengan baik”, kata Fit Dewana, Sabtu, (5/10).

Menurut Fit, DPMD selaku representasi Pemda Parimo bersinergi dengan Aparat Penagak Hukum (APH) lebih mengarah kepada pencegahan terkait terjadinya penyelewengan kelola DD, sebelum adanya langkah penindakan.

“Paralegal ini nantinya akan memberikan konsultasi dan bantuan hukum, baik di luar atau di dalam pengadilan, kepada aparat desa berkaitan dengan kelola DD. Kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan berupa pembinaan dan pendampingan terlebih dahulu, sebelum dilakukan langkah penindakan terhadap seleweng DD”, katanya.

“Paralegal ini terdiri dari gabungan beberapa pihak, termasuk APH dan para pengacara. Paralegal akan siap sedia memberikan konsultasi-konsultasi hukum, bahkan bantuan hukum jika ada desa yang berkasus terkait kelola DD. Intinya pencegahan melalui pembinaan dulu, namun jika setelah dibina, tetapi tetap lakukan pelanggaran, maka kita serahkan sepenuhnya kepada APH”, kata Fit Dewana lagi.

Langkah soal mempersiapkan paralegal tersebut, kata Fit, sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parimo dan pihak terkait lainnya.

Fit Dewana juga menambahkan, bagi beberapa desa yang saat ini didera persoalan hukum terkait DD, hal itu tidak berdampak terhadap proses pencairan DD.

Sebab pihaknya (DPMP Parimo) akan memberhentikan sementara aparat desa bersangkutan, untuk kemudian segera memberhentikan aparat desa tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus seleweng dana desa.

“Harapan saya selaku Kepala DPMD, desa-desa penerima DD dapat lebih maksimalkan kelola DD untuk kepentingan masyarakatnya. Saya berharap jangan ada lagi cerita soal desa yang berurusan dengan hukum, terkait kelola DD”, katanya.

Seperti diketahui, saat ini beberapa desa di wilayah Parimo tersandung persoalan seleweng kelola DD.

Dan, baru-baru ini Kejari Parimo mengeluarkan warning lagi kepada 26 desa terkait kelola DD di Parimo.

Kepala Kejari Parimo, Agus Setiadi, bahkan menyatakan tidak menutup kemungkinan, dari puluhan desa itu bakal terjerat masalah hukum terkait seleweng DD. (asr)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close