Kusut Proyek Motor DP3AP2KB, Peran Suratno (Bagian III)

KUSUT proyek pengadaan puluhan motor pada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bakal ditangani jaksa.

Proyek senilai Rp382 juta minus Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) ini ditengarai sarat tindakan korupsi. Pemecahan paket, pengarahan pekerjaan hingga baku bagi fee disinyalir mewarnai proyek berbiaya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 ini.

Berikut pernyataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Kantor Bappeda Parimo, Rahmat Lakoro, secara khusus kepada Koran Indigo, mengenai peran dan keterlibatannya pada hajatan itu.

Rahmat Lakoro :
Pokoknya yang jelas dia (Sari) punya niat untuk membayar (menyelesaikan urusan STNK 16 unit motor) itu belum ada. Puluhan kali saya temui Sari. Dan meungkin dia (Sari) punya niat kesengajaan untuk tidak membayar (biaya) STNK ini sudah ada (dari awal).

Saya pernah minta bersama saya ketemu dengan kadis (Wayan Sulastro). Namun malah Sari hanya bilang sudah pernah mau temui, tapi kadis tidak berada di tempat. Menurut Mas Pri bilang (Supriyanto, pemilik CV Dhieba Utama), bahwa Sari itu tidak punya empedu. Mas Pri juga sudah jengkel (kepada Sari), karena sudah keterlaluan sekali. Mas Pri juga pernah baku salah (salah paham) soal pekerjaan (proyek).

Saya sudah bosan dan bingung (dengan sikap Sari). Dipanggil ketemu kadis (Wayan Sulastro) tidak mau, diajak ketemu pak sekretaris (Samsur Latandu) tidak mau. Jadi apa maunya Sari, saya bingung. Saya sampai bertengkar dengan istri saya (Rita), gara-gara Sari.

Koran Indigo:
Selanjutnya bagaimana persisnya persoalan ini menurut Rahmat Lakoro?

Rahmat Lakoro :
Jelasnya, semua uang-uang proyek ada dengan Sari. Itulah pokok permasalahan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wayan Sukadana perlu bertanggung jawab, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) harus ikut bertanggung jawab, Kasubag Keuangan DP3AP2KB Parimo Suratno juga perlu bertanggung jawab, sebab kenapa bisa Suratno (Anno) selaku Kasubag Keuangan memproses pencairan uang proyek sementara hal administrasi (seperti STNK) belum diselesaikan.

Tentunya (jika mencairkan uang proyek sebelum semua administrasi belum selesai), kontraktor (Sari) ada buat pernyataan dalam mencairkan uang proyek (belum kelar urusan) itu. Harusnya Sari ini bersyukur saya sudah berikan pekerjaan (proyek). Dan, malahan yang saya tahu ini bukan Sari sebenarnya, melainkan Waris (Suami Sari).
Saya sampai heran. Suaminya sendiri (Waris) saja tidak percaya dia (Sari), apalagi saya.

Koran Indigo:
Kalau peran lain Pak Suratno (Kasubag Keuangan DP3AP2KB Parimo) dalam hal ini?

Rahmat Lakoro :
Kalau Suratno, maunya semua hal terkait uang proyek pengadaan motor itu harus lewat dia. Maunya jika ada mau main uang ke kadis (Wayan Sulastro), saya harus sampaikan ke dia (Suratno) dulu. Maunya harus melalui dia. Suratno punya mau saya jangan lewati dia.

Namun, bagaimana saya mau lewat Suratno, sedangkan mencairkan uang proyek pengadaan motor (bersama Sari) saya tidak diberitahukan.

Saya sempat marah dan ancam Suratno. Bagaimana mungkin Suratno itu mencairkan uang (bersama Sari) namun saya tidak diinformasikan, namun begitu urusan uang fee, Suratno keberatan. Suratno maunya semua lewat dia.

Nah, saya kan tidak tahu menahu urusan dengan Suratno. Saya berurusan (soal uang fee) itu kan dengan kadis (Wayan Sulastro). Kan tidak mungkin saya tidak kasih doi (uang) Suratno. Yang jelas, Wayan Sulastro pasti kasih uang ke Suratno, begitu juga dengan Sari. Tidak mungkin (Suratno) tidak dikasih uang. (gwd, kml)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close