Minus Pengawasan, Lelang Proyek Jalan Sarat Kecurangan

SELAIN sarat pembengkakan biaya dan penyimpangan pekerjaan konstruksi karena minus konsultan pengawas, pelaksanaan proyek jalan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp32 miliar juga diwarnai berbagai penyelewengan. Berdasar penelusuran, proyek-proyek dibawahi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Michelle Stiyvan Kamisi tersebut disinyalir dilelang secara curang.

Laporan : Gencar Djarod (Koran Indigo)

 

Pada beberapa lelang, Pokja diduga mengarahkan kemenangan pada pihak tertentu sesuai ‘nota sakti’ dari lingkar kekuasaan di Parimo dan menyingkirkan peserta lainnya. Sinyalemen kongkalikong dilakukan Pokja pada lelang proyek-proyek jalan ialah, Pokja lelang tiba-tiba mempersyaratkan SBU dengan sub klasifikasi SI003 (Klasifikasi SI003 merupakan sub klasifikasi dari kualifikasi bangunan sipil).

Padahal, berdasar Peraturan Menteri (Permen) PUPR nomor 07 tahun 2019, seharusnya Pokja hanya mempersyaratkat SBU dengan kualifikasi usaha kecil dengan klasifikasi bangunan sipil (karena SI003 adalah sub klasifikasi dari bangunan sipil).

Kejanggalan berikutnya, Pokja ULP Parimo mempersyaratkan surat dukungan dari bank pada beberapa lelang proyek-proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parimo.

Pokja ULP, ‘ngotot’ mengharuskan peserta, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan Jasa. Padahal di dalam Permen PUPR nomor 07 tahun 2019, hal tersebut tidak disyaratkan.

Sehingga, terkait syarat dukungan bank itu, Pokja telah mengada-ada, dan sama sekali tidak memiliki dasar menerapkan persyaratan tersebut.
Lalu, ‘dosa’ Pokja selanjutnya ialah soal permintaan personel manajerial dalam dokumen pemilihan, yang jelas-jelas mengangkangi permen PUPR nomor 07 tahun 2019 tersebut.

Pada point permintaan personel manajerial, Pokja mensyaratkan peserta lelang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial (tenaga ahli atau tenaga trampil) untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu Site Manager sejumlah satu orang, dengan syarat Minimal Sarjana (S1), berijazah teknik sipil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Sistem Manajemen Mutu dan K3 konstruksi Jenjang Ahli Muda serta memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku.

Semestinya, pada lelang paket untuk kualifikasi usaha kecil, dalam permen PUPR nomor 07 tahun 2019, tidak mensyaratkan tenaga ahli seperti diminta oleh Pokja ULP Parimo itu.

Permen PUPR nomor 07 tahun 2019 hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan.

Kemudian, pada persyaratan terkait Quality-Quantity Engineer dan tenaga terampil terdiri dari pekerja aspal, Pokja lelang juga sekali lagi terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap Permen PUPR nomor 7 tahun 2019.

 

POKJA TERINDIKASI ARAHKAN PEMENANG

Pada pengadaan Jalan Dusunan-Bukit Bendera, dengan nilai pagu Rp2 miliar dengan kategori pekerjaan konstruksi (kualifikasi usaha perusahaan kecil) Pokja ULP Parimo terindikasi melakukan pengarahan pemenang kepada CV Sinar Mutiara Indah, menyingkirkan CV Lantibu dan PT Ikan Segar Tunggal.

Pihak CV Sinar Mutiara Indah memenangi Pengadaan Jalan Dusunan-Bukit Bendera dengan kontrak senilai Rp1,9 miliar. Pihak CV Sinar Mutiara Indah disebut-sebut  dipakai oleh kontraktor bernama Haji Nani Lamusu. Haji Nani, dikenal sebagai kontraktor ‘langganan” paket-paket diduga dilelang secara curang oleh Pokja. Haji Nani memang dikenal sangat dekat dengan ‘lingkar kekuasaan’ di Parimo.

Pada janggal lelang paket pengadaan Jalan Dusunan-Bukit Bendera dimenangkan Haji Nani Lamusu itu, Pokja mempersyaratkan surat dukungan dari bank bagi pesertanya, walau hal tersebut sama sekali tidak tertera dalam permen PUPR nomor 07 tahun 2019.

Sungguh aneh bin ajaib, evaluasi Pokja terkait dukungan bank, justru menyebabkan gugurnya penawaran dari CV Lantibu, dan Pokja meloloskan CV Sinar Mutiara Indah sebagai pemenang.

Sebuah sumber mengatakan, Pokja ULP Parimo diduga kerap melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan tender proyek-proyek pemerintah di Parimo.

Praktik terkesan tidak profesional Pokja, kata sumber, tidak lepas dari adanya ‘pesanan’ dari lingkar kekuasaan, untuk ‘mengamankan’ dan mengarahkan paket kepada pihak-pihak tertentu.

“Pada lelang pengadaan Jalan Dusunan-Bukit Bendera, CV Lantibu dinyatakan tidak lulus dalam pembuktian kualifikasi. Pokja menyingkirkan CV Lantibu karena tidak memiliki dukungan dari bank pemerintah dan swasta. Padahal menurut Permen PUPR No 7 th 2019, tidak ada persyaratan kualifikasi soal dukungan bank seperti itu”, kata sumber, secara tertutup, kepada koran indigo, baru-baru ini.

“Pertanyaannya, dalam melakukan evaluasi hal itu, Pokja menggunakan dasar apa. Masa, Pokja menggugurkan peserta lelang dengan hal atau dasar yang tidak tertera dalam aturan”, katanya lagi.

Seperti diketahui seluruh tender proyek-proyek harus tunduk dan mengacu pada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah (Perpres nomor 16 tahun 2018), tanpa terkecuali.

Ketentuan lebih lanjut terkait itu, sebagaimana tertulis dalam pasal 91 Perpres ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga (LKPP).

Lalu, peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

Sedangkan Permen PUPR No 7 tahun 2019 merupakan Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Hal ini sesuai dengan amanat dari perLKPP nomor 9 tahun 2018, bahwa pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi. (*)

 

BERITA TERKAIT:

Soal Proyek Jalan, Dewan Berniat Hearing DPUPRP Parimo

Michelle Mendadak PPK, Proyek Rp32 Miliar

Kangkangi Aturan Hingga Dugaan Mark Up Paket Taopa-Sibatang

Pelaksanaan Proyek Infrastruktur di Parimo Tanpa Konsultan Pengawas

Proyek Mahal, Material Asal?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close